Pers sedang mengambil foto dalam rapat komisi DPR RI (Sumber: Yumna Nur Hafizhah Khan)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan lembaga tinggi negara yang bertugas sebagai perwakilan suara dari rakyat Indonesia. Walaupun begitu, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR masih sangat rendah.

Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) mengungkapkan, DPR berada pada posisi terbawah sebelum partai politik untuk periode 31 Maret sampai 4 April 2023.

Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap DPR terutama kinerja mereka. Ditambah lagi beberapa kasus yang mencoreng nama baik lembaga tersebut, seperti korupsi dan suap yang menyeret beberapa oknum.

Dilansir dari Kompas.com, ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, 1.479 orang ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke meja hijau oleh KPK sejak 2004 hingga November 2022.

Adapun latar belakang koruptor yang ditangani KPK didominasi oleh pihak swasta dengan jumlah 370 orang, diikuti anggota DPR dan DPRD 319 orang, pejabat eselon I-IV 304 orang, dan lain-lain 185 orang.

Bukan hanya itu, dilansir dari Kompas.com pada 28 Maret 2023 KPK telah menetapkan salah seorang bupati di Kalimantan Tengah (Kalteng) dan anggota DPR RI sebagai tersangka kasus korupsi.

Hal tersebut dapat membuat nama lembaga menjadi tercoreng dan menutup kinerja baik dari para anggota yang serius dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, diperlukan media massa sebagai pilar keempat demokrasi yang menjalankan tugasnya dengan tetap obyektif dan beralaskan oleh fakta.

Dalam mencari berita di lingkungan DPR RI, jurnalis memiliki organisasi bernama Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP). Organisasi tersebut dibentuk pada tahun 2016 dan memiliki media center yang berada di gedung nusantara III DPR RI.

Johan O. Tallo salah satu jurnalis yang tergabung dalam KWP mengatakan, anggota KWP bertugas untuk menghasilkan berita yang ada di lingkungan DPR dengan tidak mengandung hoaks. Selain itu, KWP mengharuskan agar mereka bergerak independen dan tidak memihak siapapun.

KWP juga memiliki cara tersendiri dalam menyampaikan kritik dan apresiasi mereka kepada DPR. Contohnya melalui ajang KWP Award, acara penghargaan yang dibuat oleh KWP untuk anggota DPR.

Nominasinya juga beragam seperti pimpinan terpopuler, kontroversial, tidak populer dan masih banyak nominasi lainnya. Ajang KWP Award itu diharapkan dapat menjadi motivasi para anggota dewan untuk terus meningkatkan kinerja mereka.

Kepala biro pemberitaan DPR RI Indra Pahlevi mengatakan, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR layaknya demam dapat naik dan turun. 

DPR yang berperan sebagai tumpuan aspirasi masyarakat memerlukan kerja sama dari para jurnalis, untuk menyebarkan informasi atau berita baik tentang DPR kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja dari para anggota dewan. 

Menurutnya berita baik bukan hanya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR tetapi juga dapat membuat bangsa ini terus bertumbuh dan dicintai oleh rakyatnya. 

Walaupun mungkin masyarakat memiliki persepsi yang kurang baik, tetapi dengan banyaknya komentar dari berita tentang DPR memiliki arti bahwa masyarakat memperhatikan DPR. 

Dengan begitu, media memiliki peran penting dalam meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR. Dalam menjalankan peran tersebut media massa.

Sebagai pilar keempat demokrasi bergantung kepada kebebasan pers. Apabila kebebasan pers terbelenggu bisa terjadi kesenjangan informasi karena pers tidak dapat menyampaikan informasi secara bebas kepada publik, pers tidak dapat menjembatani dan melayani kepentingan publik. 

Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya sebagai jembatan antara DPR dengan rakyat. Kebebasan pers juga perlu untuk menjadi perhatian.